Dapatkah menerima perbedaan ?, dapatkah perbedaan keyakinan dan golongan dapat dipertemukan ?, apa yang harus kita lakukan dengan multikuluturalisme ?, sekelumit pertanyaan itu menjadi penting dalam melihat pluralisme saat ini. Kita sering kebingungan dengan konsep multikulturalisme dan bagaimana mengimplementasikannya. pertanyaan ini kembali dikaji dalam sebuah kuliah umum (studium general) yang menghadirkan Prof. Michel Wieviorka, dengan tajuk “Democracy & Cultural Diversity”.
Mengawali kuliah umum dari Prof. Wieviorka-murid dari Alain Touraine-demokrasi dan keragaman dalam masyarakat diperlukan suatu kesadaran universal untuk memahami keragaman. Disini kita melihat bahwa Wieviorka melihat bahwa dengan hanya universalisme universal sebagai salah satu solusi keberagaman seperti halnya Indonesia.
Realitasnya adalah dengan perbedaan-perbedaan itu, berbagai gejolak muncul ditengah masyarakat kini dan menimbulkan keresahan-keresahan sosial dalam tatanan pluralisme. Masyarakat masih menyempitkan diri dalam etnisitas dan keyakinan-keyakinan sempit. Sehingga lahir pemahaman bahwa hanya merekalah yang paling benar dan menganggap yang lain sebagai liyan (the other). Ekslusifitas menjadi warna dalam masyarakat hari ini.
Merajut Pluralisme
Upaya menggali nilai-nilai kemajemukan sangat penting hari ini mengingat banyak konflik yang melibatkan SARA yang berlangsung dan berkepanjangan. multikuluturalisme sebagai proyek besar bangsa ini seakan-akan remuk.
Namun ada upaya multikulturalisme kembali dimaknai dalam lokus Indonesia. Entitas yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia ini sebagai realitas sosial yang tumbuh dan berkembang sejak dahulu kala saat indonesia masih menjadi wilayah kerajaan. Entitas yang lahir kemudian adalah perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan keyakinan-keyakinan menjadikan negeri ini disebut masyarakat yang majemuk. Modalitas besar ini direkatkan kembali, sambung menyambung menjadi satu kembali seperti apa yang disebut Furnivall – Masyarakat Majemuk.
Kita harus merapatkan lagi pada pemikiran Wieviorka bahwa hanya dengan menerima (recognition) yang lain diluar kita yang dapat menyuburkan pluralisme. Sejalan dengan itu, Azyumardi Azra mengisyaratkan bahwa multikulturalisme pada dasarnya sebagai pandangan dunia – yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan kebudayaan – yang menekankan penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan realitas multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini yang disebut dengan politics of recognition (Azyumardi Azra, Seri Orasi Budaya : Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia, 2007)
Memakanai pluralisme juga memaknai budaya yang hidup dalam masyarakat, contoh kearifan lokal bagaimana pluralisme dimakna dalam masyarakat Jawa, sikap “rukun” dan “hormat” adalah nilai-nilai dasar yang tumbuh sejak lama. Budaya di Ambon “pelagandong” sulawesi selatan “sipakatau” menjadi konsep kunci dalam membina harmoni sosial dalam masyarakat.
Kerangka harmonis sosial dalam pluralisme seperti ungkapan A.Sudiarja (Basis, vol.45/1996), kontesk pluralisme bukanlah keadaan yang sudah terjadi, melainkan tujuan yang mau diperjuangkan bersama, dengan keyakinan adanya saling ketergantungan satu sama lain. Tak menolak yang lain adalah upaya membangun kerangka harmoni itu menjadi menjadi hidup. Ketergantungan antara satu dan lain tanpa meniadakan yang lain sangat penting untuk mewujudkan kaidah-kaidah universal.
Kesadaran tentang pluralisme memang dibutuhkan ditengah masyarakat. Kesadaran pluralisme tidak hanya berarti bahwa orang mengetahui adanya perbedaan-perbedaan keyakinan dalam masyarakat, melainkan mereka peduli untuk manangani perbebedaan-perbedan tersebut.
Suatu kesalahan besar jika umat manusia hanya mementingkan ke-aku-an tanpa melihat ada yang diluar dirinya. Menciptakan tatanan sosial (sosial order) dalam masyaraka plural adalah dengan menerima orang diluar kita.
Referensi :
Azyumardi Azra, 2007. Seri Orasi Budaya : Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia, Impulse, Yogyakarta.
Majalah BASIS, 1996. Volume 45, Mei-Juni 1996
Mengawali kuliah umum dari Prof. Wieviorka-murid dari Alain Touraine-demokrasi dan keragaman dalam masyarakat diperlukan suatu kesadaran universal untuk memahami keragaman. Disini kita melihat bahwa Wieviorka melihat bahwa dengan hanya universalisme universal sebagai salah satu solusi keberagaman seperti halnya Indonesia.
Realitasnya adalah dengan perbedaan-perbedaan itu, berbagai gejolak muncul ditengah masyarakat kini dan menimbulkan keresahan-keresahan sosial dalam tatanan pluralisme. Masyarakat masih menyempitkan diri dalam etnisitas dan keyakinan-keyakinan sempit. Sehingga lahir pemahaman bahwa hanya merekalah yang paling benar dan menganggap yang lain sebagai liyan (the other). Ekslusifitas menjadi warna dalam masyarakat hari ini.
Merajut Pluralisme
Upaya menggali nilai-nilai kemajemukan sangat penting hari ini mengingat banyak konflik yang melibatkan SARA yang berlangsung dan berkepanjangan. multikuluturalisme sebagai proyek besar bangsa ini seakan-akan remuk.
Namun ada upaya multikulturalisme kembali dimaknai dalam lokus Indonesia. Entitas yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia ini sebagai realitas sosial yang tumbuh dan berkembang sejak dahulu kala saat indonesia masih menjadi wilayah kerajaan. Entitas yang lahir kemudian adalah perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan keyakinan-keyakinan menjadikan negeri ini disebut masyarakat yang majemuk. Modalitas besar ini direkatkan kembali, sambung menyambung menjadi satu kembali seperti apa yang disebut Furnivall – Masyarakat Majemuk.
Kita harus merapatkan lagi pada pemikiran Wieviorka bahwa hanya dengan menerima (recognition) yang lain diluar kita yang dapat menyuburkan pluralisme. Sejalan dengan itu, Azyumardi Azra mengisyaratkan bahwa multikulturalisme pada dasarnya sebagai pandangan dunia – yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan kebudayaan – yang menekankan penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan realitas multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini yang disebut dengan politics of recognition (Azyumardi Azra, Seri Orasi Budaya : Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia, 2007)
Memakanai pluralisme juga memaknai budaya yang hidup dalam masyarakat, contoh kearifan lokal bagaimana pluralisme dimakna dalam masyarakat Jawa, sikap “rukun” dan “hormat” adalah nilai-nilai dasar yang tumbuh sejak lama. Budaya di Ambon “pelagandong” sulawesi selatan “sipakatau” menjadi konsep kunci dalam membina harmoni sosial dalam masyarakat.
Kerangka harmonis sosial dalam pluralisme seperti ungkapan A.Sudiarja (Basis, vol.45/1996), kontesk pluralisme bukanlah keadaan yang sudah terjadi, melainkan tujuan yang mau diperjuangkan bersama, dengan keyakinan adanya saling ketergantungan satu sama lain. Tak menolak yang lain adalah upaya membangun kerangka harmoni itu menjadi menjadi hidup. Ketergantungan antara satu dan lain tanpa meniadakan yang lain sangat penting untuk mewujudkan kaidah-kaidah universal.
Kesadaran tentang pluralisme memang dibutuhkan ditengah masyarakat. Kesadaran pluralisme tidak hanya berarti bahwa orang mengetahui adanya perbedaan-perbedaan keyakinan dalam masyarakat, melainkan mereka peduli untuk manangani perbebedaan-perbedan tersebut.
Suatu kesalahan besar jika umat manusia hanya mementingkan ke-aku-an tanpa melihat ada yang diluar dirinya. Menciptakan tatanan sosial (sosial order) dalam masyaraka plural adalah dengan menerima orang diluar kita.
Referensi :
Azyumardi Azra, 2007. Seri Orasi Budaya : Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia, Impulse, Yogyakarta.
Majalah BASIS, 1996. Volume 45, Mei-Juni 1996
No comments:
Post a Comment
Terima kasih sudah berkunjung di halaman saya.